4 Kriteria Bupati Ideal dalam Perspektif Akademisi

Jember (beritajatim. com) – Bagaimana memutuskan bupati yang ideal bagi suatu daerah? Hermanto Rohman, akademisi Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyodorkan empat kriteria dengan bisa menjadi panduan publik buat memilih.

“Pertama, bisa menjalin hubungan kerjasama yang bagus dengan unsur penyelenggara pemerintahan daerah lainnya, yaitu dengan DPRD. Selain itu mampu membangun kerja yang harmonis dengan perangkat daerah ataupun birokrasi sebagai pihak yang membantu kepala daerah dalam menjalankan tugasnya, ” kata Hermanto, Minggu (20/9/2020).

Kedua, bupati harus mampu menyelenggarakan pemerintahan yang mengutamakan kehidupan masyarakat yang tertib, sejahtera, dan demokratis. Dia juga harus menjaga etika moral dan cara peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Ketiga, mampu menerapkan tadbir yang bersih dan baik (clean government). Keempat, mampu menjalankan program strategis nasional daerah, yang dibangun dengan hubungan kerjasama secara lurus, baik dengan provinsi dan induk, maupun dengan perangkat daerah atau birokrasi, ” kata Hermanto.

Empat patokan tersebut membutuhkan kemampuan manajerial & kemampuan komunikasi serta kerjasama secara lembaga sesama penyelenggara pemerintahan wilayah. “Kemampuan ini menjadi modal di dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif, serta dalam menjalankan urusan wajib atau penyajian dasar, maupun pilihan, ” kata pendahuluan Hermanto.

Seorang kepala daerah harus mampu membangun komitmen dan kepercayaan yang baik. “Komitmen dalam hal ini adalah tata kelola dan penyelenggaraan urusan yang didasari keberpihakan serta anti korupsi. Trust atau kepercayaan yang indah adalah membangun rasa kepercayaan antarpenyelenggara pemerintahan daerah serta dengan perangkat birokrasinya, ” kata mantan penggagas Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu.

“Komitmen dan trust tersebut tidak sempurna jika tak dikuatkan dengan semangat kerjasama, sinergi yang baik antarpenyelenggara pemerintahan daerah, dan dengan swasta serta unsur stakeholders lain seperti perguruan mulia, termasuk juga pemerintahan provinsi maupun kementerian, ” kata Hermanto. [wir/but]