Akui Telat, Bupati Hendy: RPJMD Jember Seharusnya Disusun Semenjak Pemerintahan Lalu

Jember (beritajatim. com) – Penyusunan Rencana Pendirian Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2021-2026 tidak pada situasi ideal. Itu yang membuat pemerintah daerah harus beradaptasi cepat, terutama karena penyusunannya di tengah-tengah carut-marutnya perihal birokrasi.

“Semua sudah sesuai tahapan. Justru teman-teman harus melihat, mengenai bagaimana membuat RPJMD. RPJMD seharusnya dimulai pada Januari-Februari, pada masa pemerintahan yang lalu. Tapi kita posisinya APBD saja baru Mei 2021 dilaksanakan. Tentunya RPJMD setelah itu kami membuatnya, ” kata Bupati Hendy Siswanto, Minggu (22/8/2021).

“Memang kita menggeser sedikit. Tetapi tahapannya tetap, seperti sekarang Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan). Tidak ada tahapan dilewati, semua tahapan kita kerjakan. Tentang waktunya seperti zaman ini. Musrenbang pun kita laksanakan, Renstra (Rencana Strategis) pun kita bikim berdefile. Bisa dikatakan (saat tersebut kondisi) extraordinary, tapi extraordinary-nya tidak terlalu, ” sirih Hendy.

Sebelumnya, PDI Perjuangan menuntut agar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2021-2026, Sabtu (21/8/2021), dibatalkan, sebelum tingkatan lainnya dijalankan terlebih awal.

“Kami mereken bahwa proses penyusunan RPJMD Jember hari ini berlaku cacat prosedur dan pengingkaran dalam proses penyusunan, ” kata Wakil Ketua Mahkamah Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember Widarto.

Namun Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi bisa melakoni kesulitan yang dihadapi bupati dalam penyusunan RPJMD dengan sudah harus selesai enam bulan setelah bupati dilantik pada 26 Februari 2021.

“Sebetulnya Agenda Awal RPJMD disusun bersandarkan kajian teknokratik. Empat bab awal RPJMD biasanya dengan menyelesaikan adalah bupati sebelumnya, seharusnya diselesaikan bupati sebelumnya (Bupati Faida), ” sirih Itqon.

Namun, ternyata semua bagian RPJMD diselesaikan Bupati Hendy Siswanto. “Mulai lantaran kajian teknokratik sampai dasar awalnya. Akhirnya molor semua. Itulah kenapa jangan bandingkan dengan kabupaten lain yang sudah selesai prosesnya dan sudah ditetapkan Peraturan Wilayah RPJMD-nya, karena di kabupaten lain normanya berjalan pantas ketentuan yang berlaku, ” kata Itqon.

Dalam situasi pemerintahan yang tak berjalan normal semenjak awal dilantik, Hendy selalu tidak diuntungkan oleh situasi saat ini. “Belum sedang sekarang ini situasi pandemi. Belum lagi kondisi kemarin banyak pejabat yang belum definitif. Banyak faktor kuncinya, ” kata Itqon. [wir/ted]