Balik Dilaporkan ke Polda Jatim, Sipoa Group Bantah Lakukan Penipuan

Surabaya (beritajatim. com) – Sipoa membantah melaksanakan penipuan sebagaimana tudingan paguyupan kasmaran damai yang melaporkan petinggi Sipoa Aris Birawa dan Klemens ke Polda Jatim beberapa waktu awut-awutan.

Dalam jumpa persnya kuasa hukum Sipoa yakni Paulus Gondo Wijoyo, SH, MH sejak kantor hukum Paulus Gondo & Associate menyatakan, sampai saat ini Sipoa terus berusaha untuk memenuhi komitmennya untuk melakukan pemberesan-pemberesan secara user-user yang telah membeli bagian. Salah satunya dengan menjalin kerjasama pemasaran dengan Induk Koperasi Kepolisian (Inkopol) pada proyek yang medium dibangun oleh Sipoa.

Harapannya dengan menggandeng institusi dengan terpercaya, Sipoa bisa perlahan bangun menyelesaikan proyeknya dan pada kesudahannya menyelesaiakan berbagai permasalahan yang belum selesai. Sebelum melakukan kerjasama, bagian Inkopol telah memeriksa dengan tepat (due diligence) proyek yang dikerjasamakan.

“Jadi kerjasama secara Inkopol itu bukan modus buat melakukan penipuan, hati-hati untuk pihak yang menuduh/menggiring opini publik kalau kerjasama dengan Inkopol sebagai modus penipuan tanpa melakukan cek & ricek terlebih dulu, karena itu bisa dianggap mencemarkan nama indah institusi Inkopol, ” ujar Paulus Gondo.

Upaya-upaya untuk menyelesaikan dan melangsungkan pemberesan-pemberesan dengan para user sudah dilakukan mulai dari perjanjian fidusia yang menjamin uang masuk para pembeli dengan saham/asset perusahaan maka peralihan-peralihan ke unit properti lain. Semua dilakukan tanpa paksaan, jika memang pembeli/user Sipoa belum suka dengan unit peralihan yang ditawarkan bisa menunggu pencairan refund sejak hasil penjualan asset yang telah di fidusiakan.

Era ini sudah ada beberapa bagian properti yang bisa dimiliki dengan mengalihkan uang masuk user di Sipoa, diantaranya apartemen Amega Crown yang berlokasi di Tambak Oso dan Rumah Tapak (landed house) The Orchid yang berlokasi pada Wonoayu, bahkan untuk unit The Orchid yang berlokasi di Sidoarjo ini beberapa unitnya sudah dikerjakan serah terima unit.

Saat ini juga sedang berlaku pembicaraan peralihan ke unit kekayaan lain dengan beberapa pengembang di Surabaya Raya dan Bali, yang akan disampaikan pada user Sipoa apabila tercapai kesepakatan antara Sipoa dan Pengembang tersebut.

“Mengenai laporan dari Paguyuban Kasmaran Damai-PCD pada klien kami dalam Polda Jatim kami dapat memahaminya sejauh tidak beritikad untuk menahan upaya-upaya penyelesaian yang telah dikerjakan oleh klien kami. Namun bisa kami sampaikan bahwa laporan selaku telah dilakukan pada klien ana di 2018 juga di Polda Jatim yang telah melalui cara peradilan. Klien kami telah melakukan masa hukumannya, 10 bulan di antaranya dijalani di rutan Polda Jatim, ” katanya.

“Sipoa telah beritikad baik melakukan upaya-upaya pemberesan dengan paguyuban Cinta Damai (PCD) yang dimulai dengan melayani Perjanjian Jaminan Fidusia No. 71 tanggal 23/02/2019 dan Perjanjian Kata sepakat Penyelesaian Damai No 70 agenda 23/02/2019 di Notaris Eka Bersih Rusdianingrum, SH, M. Kn secara Agus Gunawan yang mewakili paguyuban PCD, ” ujarnya, Minggu (5/7/2020) malam.

“Kami berharap Bapak Kapolda Jatim dan para penyidik Polda Jatim dapat obyektif melihat permasalahan ini dan mendukung upaya-upaya penyelesaian dengan telah dilakukan oleh klien awak untuk semua user Sipoa, ” lanjutnya.

Gondo memasukkan, selain itu berdasarkan pasal 76 ayat (1) KUHAP, seseorang tak boleh dituntut dua kali terhadap perkara yang sudah inkracht/berkekuatan lembaga tetap. Namun demikian setiap orang yang merasa dirugikan mempunyai sah untuk membuat laporan di kepolisian dan hal tersebut menjadi kewenangan dari penyidik kepolisian apakah informasi tersebut dapat dilanjutkan atau dihentikan.

Terkait upaya adat yang dilakukan pihak Sipoa atas tudingan PCD, Gondo menyatakan akan mempelajari terlebih lebih dahulu dan mengumpulkan bukti-bukti kalau memang dirasa perlu mengambil langkah hukum bakal dilakukan.

Terpisah, kuasa hukum PCD yakni Rahmad Rhamadan Machfoed menegaskan bahwa kliennya tak ada hubungan dengan Inkopol. Tempat menambahkan, terkait Sipoa melakukan telaahan penipuan itu berdasarkan proses penyidikan penyidik Polda atas laporan pelapor.

“Saya tidak mempercakapkan secara khusus Inkopol, justeru kami tau inkoppol dari papan nama/baliho yang terpasang besar sekali kalau Sipoa ada kerjasama pembangunan perumahan dengan keluarga besar Polri. Tapi fakta hukum PT. Sipoa sedang bermasalah dengan klien kami tersebut memang benar, ” ujarnya.

Terkait laporan pihaknya yang dianggap nebis, Rahmad menyatakan kalau sebaiknya pihak Sipoa mengecek terlebih dahulu apakah kliennya termasuk orang-orang yang sudah melaporkan Pidana.

“Tidak betul, saya bantah klien kami ialah pelaku pelapor yang sudah melapor sebelumnya, karena dalam proses penyidikan di Polda yang ditanya oleh Penyidik adalah apakah bukti korban(pelapor) sudah pernah melaporkan sebelumnya. Karena klien kami blm sudah melakukan pelaporan pidana sebelumnya, ” ujarnya.

Rahmad membenarkan bahwa kliennya melaporkan petinggi Sipoa dengan dugaan penipuan dan penggelapan sebagaimana tertuang dalam pasal yang serupa yaitu 378 dan 372, hendak tetapi korban yang berbeda. “Terus dikatakan tidak dapat melapor karena nebis itu dasar hukumnya barang apa, ” ujar Rahmad.

Rahmad menambahkan hal itu merupakan hak terlapor berargumentasi. Fakta hukum dalam proses ini (dalam situasi laporan klien dia) berdasarkan tanda permulaan cukup, proses tuntutan/pelaporan kejahatan tetap jalan artinya unsur-unsur perkiraan melakukan tindakan Pasal 378 serta 372 dalam pandangan pihaknya sudah terpenuhi, oleh sebab itu kepada terlapor proses penyidikan jalan langsung. [uci/suf]