BHS Usul Pemerintah Kerahkan ASN se-Indonesia Sosialisasi Prokes Covid-19

Surabaya (beritajatim. com) – Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) kembali menyoroti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.

Pemerintah memutuskan PPKM Level 2 sampai 4 balik diperpanjang mulai 24 Agustus sampai 30 Agustus 2021. Sejumlah daerah yang sebelumnya level 4 turun menjadi level 3, termasuk Jabodetabek, Bandung dan Surabaya Sundal.

Politisi Partai Gerindra tersebut mendesak ke depan biar pemerintah tidak kembali menerapkan PPKM. Salah satu alasannya, kondisi penularan Covid-19 semakin membaik setelah PPKM semakin dilonggarkan.

“Sebelum PPKM, pada saat 20 Juni, itu kondisinya sudah sama persis dengan jauh sebelum diberlakukannya PPKM. Serta, malah sekarang ini lebih rendah daripada saat kita belum punya pikiran PPKM. Tapi kematiannya pada masa sebelum PPKM malah jauh lebih rendah. Ini tanda bahwa PPKM tidak menetapkan lagi diberlakukan ke depannya, ” ujar BHS, Selasa (24/8/2021).

BHS menjelaskan saat diberlakukan PPKM Darurat yang levelnya lebih tinggi, angka penambahan kejadian Covid-19 malah naik tajam hampir tiga kali ganda daripada sebelum PPKM, tenggat 50 ribu kasus pertama dengan kematian sekitar satu. 400. Sedangkan, sebelum PPKM jumlahnya 12. 000 secara kematian 371.

“Jadi, saya berharap PPKM tidak diperpanjang lagi, sebab rakyat sudah cukup membekukan diri untuk tidak mengabulkan kegiatan. Bila kita menentang dari data hasil PPKM mulai dari darurat sampai 4 level berikutnya, kita dapat melihat penurunan kejadian baru karena diturunkannya tangga PPKM, ” beber mantan anggota DPR RI 2014-2019 ini.

Patuh BHS, pemerintah perlu melayani analisa dampak PPKM yang sudah banyak mengorbankan kedudukan rakyat saat ini. Katanya, hingga kini masyarakat sudah mengeluarkan biaya yang demikian besar.

Dijelaskan BHS, PPKM Darurat dimulai 3 Juli 2021 semrawut. Pada saat itu tersedia penambahan kasus baru 27. 913 dan angka kematiannya 493. Nah, seharusnya zaman PPKM Darurat, angka Covid-19 menurun. “Tapi kenyatannya bukan menurun, malah menaik, ” jelasnya.

Dalam 25 Juli 2021, kasus baru menjadi 38. 679 dengan angka kematian tiga kali lipat, 1. 266. Dan setelah PPKM dilonggarkan pada level 4, datang 2 Agustus 2021, hasilnya malah membaik, 22. 404 dengan angka kematian satu. 568.

Kemudian PPKM level berikutnya, di dalam 8 Agustus, malah meluncur, yakni kasus barunya menjadi 17. 384 dengan angka kematian 1. 200. “Ini berarti apa? Semakin levelnya diturunkan PPKM ini, maka kasus baru semakin menurun. Seharusnya ini perlu dianalisa oleh pemerintah, ” perkataan BHS.

Morat-marit pada 22 Agustus itu terjadi penurunan menjadi 12. 408 dan kematian meluncur menjadi 1. 030. Zona pada 22 Agustus ini, kata BHS, kondisinya setara persis pada saat pemerintah belum menunjuk koordinator pemangku PPKM yaitu sekitar tanggal 20 Juni, sebesar 13. 737 dan kematian 371.

BHS dengan juga alumni ITS ini menambahkan, penerapan PPKM dengan analisa yang tidak eksak dikhawatirkan malah mengakibatkan begitu banyak kematian. Tidak hanya kematian manusia, namun yang paling membuat rakyat kesulitan, adalah kematian ekonomi.

Selain itu, BHS juga menyinggung soal vaksinasi yang dilakukan pemerintah serta pemerintah belum yakin terhadap kemampuan efikasi vaksin yang disiapkan sendiri.

Terbukti, pemerintah masih menggunakan hasil test PCR maupun antigen sebagai persyaratan kelompok untuk melakukan kegiatan menggunakan fasilitas publik termasuk pemindahan publik, mall dan servis publik, di samping syarat vaksinasi.

Padahal, di transportasi publik serta mall, dimana masyarakat betul dibatasi dan membatasi interaksi serta ketatnya pengawasan implementasi protokol Covid-19. Karena mereka sendiri juga tidak menginginkan tertular Covid.

“Kami harap pemerintah membakar masyarakat untuk mau memakai transportasi publik dengan kemudahannya, jangan malah dipersulit dengan persyaratan dan biaya-biaya langka. Sehingga, apabila dipersulit oleh karena itu masyarakat akan pindah ke transportasi pribadi dan itu malah akan sulit untuk dikendalikan, ” tuturnya.

Persyaratan rangkap vaksinasi serta antigen dan PCR tidak berlaku di banyak negara di dunia. Tidak ada dalam transportasi yang menggunakan persyarakat tes antigen atau PCR untuk transportasi publik domestik.

“Mereka hanya dicek temperatur saja, apalagi jika mereka sudah melakukan vaksinasi. Karena negara-negara itu sangat yakin terhadap efikasi vaksinasi yang terbaik diberikan kepada warganya. Seperti halnya di negara Selandia Hangat, Australia, China, Italia dan beberapa negara eropa yang lain, ” ungkap BHS.

Untuk mengatasi penularan Covid-19 itu, BHS menyatakan, sebaiknya pemerintah lebih membakar secara maksimal seluruh ASN-nya, yang jumlahnya sekitar 4, 5 juta serta TNI/Polri yang jumlahnya 1, 5 juta, untuk mensosialisasikan mengikuti mengawasi kegiatan masyarakat pada penerapan prokes Covid-19.

“Dan, ini beta kira jauh lebih efektif daripada penerapan PPKM, makin kalau pemerintah juga membawabawa tokoh-tokoh masyarakat, ulama, kiai termasuk RT/RW yang berjumlah sekitar 600 ribu segenap Indonesia untuk ikut tahu komunitas atau warganya menggunakan Prokes Covid-19. Tidak perlu adanya penyekatan dan justru menekankan penerapan prokes serta mensosialisasikan cara pencegahan maupun pengobatan Covid-19, serta memajukan meningkatkan imunitas daripada asosiasi secara maksimal, ” imbaunya.

Dan, mampu juga memaksimalkan seluruh Puskesmas yang jumlahnya sekitar 100 ribu di seluruh Nusantara untuk mendata sekaligus membangun dan mengedukasi pencegahan dan pengobatan Covid-19 secara maksimal. “Dan, ini masuk pada mitigasi bencana, ” mengakhiri BHS yan juga Owner PT Dharma Lautan Sempurna (DLU) Grup ini. (tok/ted)