Dibanding 18 Tambak di Pantai Gumukmas Jember, Hanya 2 Usaha Memiliki HGU

Caption
Bupati Hendy Siswanto (merah) dan Wabup Firjaun Barlaman

Jember (beritajatim. com) – Bupati Hendy Siswanto mau mengumpulkan semua pengusaha tambak di pantai selatan Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, dengan disoal warga Desa Kepanjen di Pendapa Wahyawibawagraha, Rabu (15/9/2021). Mereka diminta merancang dokumen usaha untuk dicek.

“Kami ingin menertibkan ini sesuai regulasi yang ada. Kami mau tanyakan regulasi dan kaidah legalnya. Ketiga, kalau benar beberapa sudah legal, saya akan cek lebih uraian kembali izin-izin yang itu miliki, ” kata Hendy.

Pemerintah Kabupaten Jember akan mengupayakan pesisir selatan bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat, terutama masyarakat miskin. “Dengan potensi kelautan yang kita miliki berangkat dari Meru Beriti tenggat ke Paseban, akan saya maksimalkan untuk masyarakat nelayan, menikmati hasil laut itu. Lebih besar lagi untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Sah Daerah). Itu target belakangan, ” kata Hendy.

Dari 18 daya tambak di pantai bahar selatan Kecamatan Gumukmas, cuma ada dua perusahaan dengan memegang hak guna cara (HGU) dan tiga kongsi yang memiliki izin jalan. “Untuk mencapai proses izin, sebenarnya banyak peran instansi, salah satunya Dinas PTSP (Perizinan Terpadu Satu Pintu) yang mengeluarkan izinnya jalan izin lokasi dan lain-lain, ” kata Pelaksana Suruhan Kepala Dinas Perikanan Jember Andik Prastowo, dalam rapat dengan perwakilan warga Daerah Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, pada Pendapa Wahyawibawagraha, Sabtu (11/9/2021).

Sementara Dinas Pekerjaan Umum Cipta Susunan berwenang memberikan izin melaksanakan bangunan (IMB). Dinas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi kerelaan analisis mengenai dampak dunia (amdal), upaya pengelolaan dunia hidup (UKL) dan cara pemantauan lingkungan hidup (UPL). Izin usaha perikanan dikeluarkan Dinas Perikanan. “Jadi jalan perizinan tidak mudah & serta-merta. Prosesnya panjang. Maka itu kebanyakan dari mereka (pengusaha tambak tersebut) tidak mempunyai izin usaha, ” kata Andik.

Tidak adanya izin jalan tambak ini yang lalu dipersoalkan warga Desa Kepanjen. Warga menilai tambak yang berada di sempadan miring tersebut melanggar undang-undang. Selain itu tambak membuang limbah sembarangan yang mencemari laut dan merugikan nelayan.

Apakah akan ada sanksi bagi pengusaha tambak yang menyalahi aturan? “Kami akan lihat dulu yang menyalahi yang mananya. Regulasinya jelas di situ. Kami belum tahu sama seluruhnya, dan selama enam kamar (memimpin Jember), saya belum mengeluarkan izin apapun. Maka saya tidak tahu sahih. Belum ada izin-izin tanggul, ” kata Hendy.

Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Jember Arief Tjahjon menegaskan, kalau Bupati Hendy Siswanto tak pernah mengeluarkan izin tambak. “Jadi kalau ada yang membolak-balikkan fakta, bahwa datang saat ini, Bapak Tumenggung tidak pernah mengeluarkan persetujuan tentang tambak. Jadi jika ada yang bilang Pak Bupati mengeluarkan izin san sebagainya berarti fitnah, ” katanya.

Hendy mengatakan, punya tim dasar untuk mencari solusi persoalan. “Ahli hukum yang mau mendiskusikan itu, ” jelasnya. [wir/kun]