Gapensi Jatim: Baja Impor Ancaman Buatan Baja Lokal

Gresik (beritajatim. com) – Baja impor menjadi ancaman serius produk lokal alias program tingkat bagian dalam negeri (TKDN). Terkait dengan ini, pemerintah diminta mewaspadainya. Penetapan itu disampaikan Ketua BPD Gapensi Jatim, H Agus Gendroyono, Kamis (1/10/2020).

Menurut dia, para pengusaha jasa konstruksi menyambut gembira PP nomor 22 Tahun 2020. Khususnya rencana pemerintah memajukan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Karena itu, perlu mewaspadai membanjirnya produk baja dari Cina di pasar Indonesia.

“Salah satu roh dari PP ialah optimalisasi penggunaan produk dalam daerah. Semua material konstruksi nantinya harus teregistrasi dalam sistem berdasarkan pengkhususan yang dikehendaki owners, ” paparnya.

Ia menjelaskan, penerapan produk dalam negeri adalah momentum yang sangat tepat guna recovery lesunya ekonomi pasca pandemi Covid-19. Ini dibutuhkan semangat nasionalisme beriringan. Di saat banjirnya produk aneh di Indonesia dengan harga lebih murah daripada produksi dalam jati.

Agus Gendroyono menambahkan, manufaktur di China mendapat penuh stimulus dari pemerintahannya. Selain tentunya tenaga kerja murah. Hal tersebut juga hal yang sama peru dilakukan pemerintah kepada produk baja di dalam negeri.

“Kita harus cari formula buat mereduksi ongkos produksi dalam jati dengan tentu saja harus tersedia stimulus dari pemerintah atau dalam skema lainya, ” ungkap pengusaha asal Jawa Timur ini.

Sebagai contoh rendahnya makna jual baja impor dimungkinkan karena banyaknya subsidi pemerintah dari negara pengekspor. Antara lain pengalihan tanda tarif barang yang berimbas pada perbedaan bea masuk.

“Industri baja lokal memiliki kekuatan memenuhi volume dan standar karakter yang dibutuhkan, ” ujarnya.

Dengan turunnya PP bagian 22 tahun 2020 harus oleh sebab itu motivator para vendor untuk memperbesar penggunaan produksi dalam negeri. Jadi upaya pemenuhan syarat registrasi material jasa konstruksi yang segera diintegrasikan oleh Kementerian PUPR.

Bila industri baja dalam kampung mati, maka akan semakin tergantung pada impor. Pihak luar bakal dengan mudah mempermainkan harga.

“Di sisi lain gaya kerja regional akan kehilangan lupa pencarian, sementara para tenaga terampil dan perusahaan industri baja kita juga akan kehilangan kesempatan membuktikan kompetensi mereka dalam persaingan pada tingkat global, ” kata Agus Gendroyono.

Selain itu Agus Gendroyono mengungkap sinyalemen tentang baja impor yang dikapalkan sudah mendapat stempel SNI. Seakan-akan produk dalam negeri. Akan tetapi kenyataannya adalah barang dari sungguh.

Karena itu, dirinya ngingatkan agar siapapun jangan menggasak peluang dari kesulitan melakukan pengawasan. Tanpa kejujuran semua pihak, oleh sebab itu upaya pemerintah menerbitkan PP tersebut akan sia-sia.

“Kalau dibiarkan kondisi ini tanpa ikut campur pemerintah, maka situasi yang amat dilematis akan dihadapi kita seluruh. Di satu sisi ekonomi di negeri akan lumpuh, daya beli masyarakat akan mengecil, PHK mau semakin banyak dan kita akan jadi negara konsumtif, ” beber dia.

Dalam jalan itu, Agus Gendroyono yakin kalau terbitnya PP nomor 22 tarikh 2020 bukan hanya memudahkan badan usaha jasa konstruksi Indonesia unruk bangkit kembali setelah sekian lama terjebak dalam pandemi yang tidak menentu ini. Akan tetapi menyalakan kembali api produksi barang dan jasa dalam negeri. [dny/but]