Ini Kata Roy Suryo Soal Gugatan RCTI Terkait Live Streaming di Medsos

beritajatim. com –  Langkah  RCTI  dan  iNews  mengajukan tes materi terhadap UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang  Penyiaran  ke Mahkamah Konstitusi menimbulkan pro dan kontra di kalan jagad netizen Indonesia.

Dalam uji materi, mereka meminta seluruh layanan dan tayangan video berbasis spektrum frekuensi radio tunduk pada hukum UU Penyiaran, termasuk siaran  live  di internet.

Taat pakar informatika, multimedia, dan telematika Roy Suryo sebaiknya DPR dan Kementerian Komunikasi dan Informatika lekas membuat UU Penyiaran yang baru, yang lebih aktual dengan situasi terkini sehingga pasal yang digugat RCTI dan iNews tidak perlu terjadi.

“Saya berniat JR di Mahkamah Konstitusi itu bisa menjadi trigger bagi  @DPR_RI dan @kemkominfo untuk segera memperbaharui UU yang sudah berusia 18 tahun atau out of date tersebut sehingga tetap demokratis, ” kata Roy Suryo ketika live di PR FM News mengenai gugatan RCTI dan iNewsTV terhadap UU Penyiaran.

Taat Roy Suryo yang disampaikan pada akun Twitter, kebebasan berekspresi perlu dalam Iklim demokrasi, namun susunan hukum tetap diperlukan agar tak absolut.

Roy Suryo menekankan intinya ini soal keniscayaan teknologi, UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 sudah selayaknya diremajakan sesuai dengan perkembangan teknologi data.

“Tweeps, netizen tak perlu khawatir apalagi terkesan “lebay” memblow up seolah-olah JR UNDANG-UNDANG Penyiaran Nomor 32/02 yang dilakukan @RCTI_INDONESIA & @OfficialiNewsTV ini mau sampai melarang video call & kebebasan demokrasi dan sebagainya. Woles saja, saya tetap percaya seluruh moda ada porsinya masing-masing, ” kata dia.

Apa penjelasan iNews?

Kuasa hukum RCTI serta iNews M. Imam Nasef dalam laporan situs  iNews. id  kelakuan judicial review tersebut  ditujukan buat kepentingan nasional.

“Uji materi ini tidak hanya bersentuhan dengan kepentingan pemohon saja, namun juga di dalamnya ada perhatian nasional, karena konten siaran dengan dihadirkan layanan OTT (over the top) juga dikonsumsi oleh terbuka, ” ujar Imam Nasef di Jakarta, Senin (22/6/2020).

Pemohon judicial review, kata Nasef, tidak anti terhadap OTT ganjil maupun lokal. Namun, dua peristiwa yang perlu dipertimbangkan oleh negara yaitu aspek kepastian hukum & kesetaraan.

Dua hal tersebut dikatakan merupakan inti dibanding gugatan kliennya ke MK. Terpaut dengan kepastian hukum, Nasef mengungkapkan belum ada kejelasan definisi dalam UU  Penyiaran  Pasal 1 nilai 2.

Menurut Nasef, ada sebagian kalangan yang membuktikan bahwa OTT masuk dalam keterangan sebagaimana disebutkan dalam UU Penyiaran Pasal 1 angka 2, namun tak sedikit kalangan yang menyanggahnya sehingga publik terbelah.

Nasef memaparkan pemohon juga menginginkan kesetaraan bagi seluruh penyelenggara pancaran. Apalagi, baik lembaga penyiaran digital maupun konvensional sama-sama melakukan kegiatan yang serupa, yaitu memproduksi konten siaran.

“Tapi, yang kepala tunduk kepada UU Penyiaran, tengah yang digital tidak. Kita mau yang digital juga tunduk di dalam UU Penyiaran, sehingga tercipta barang apa yang disebut level playing field, ” kata Nasef.

Disebutkan dalam laporan  iNews, menciptakan landasan hukum bagi tayangan video berbasis internet, tanpa terkecuali cara lokal maupun asing, adalah bahan dari stasiun televisi  RCTI  dan iNews dalam mengajukan permohonan tes materi UU Penyiaran ke MK.

“Jika JR dikabulkan, diharapkan kualitas isi siaran gambar berbasis Internet dapat dihindarkan dibanding pornografi, kekerasan serta kebohongan, kebencian, termasuk fitnah (hoaks) dan sejenisnya, yang tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia yang sesungguhnya & bahkan berbahaya bagi kesatuan NKRI. Ini tanpa terkecuali, untuk pancaran berbasis Internet lokal maupun aneh, ” kata Corporate Legal Director MNC Group Christoporus Taufik, belum lama ini.

Fot; o: smartphone

Bila judicial review tersebut dikabulkan, Chris berharap daya tayangan video berbasis Internet dapat lebih berkualitas, tersaring dari konten kekerasan, pornografi maupun SARA, sehingga setiap konten yang disiarkan dapat dipertanggungjawabkan.

Putusan sejak uji materi tersebut, kata dia, akan ikut ambil bagian menjadikan NKRI kembali kepada marwahnya sebati dengan tujuan berbangsa dan bernegara, yang tidak hanya merdeka, tetapi juga bersatu, adil dan mampu sebagaimana jelas tertuang dalam Introduksi UUD 1945.