Inspeksi AJI Soal Keterbukaan Data Lembaga Publik, Ini Hasilnya

Jakarta (beritajatim. com) – Sejak tahun 2010, pemerintah Indonesia telah memulai ide keterbukaan informasi dengan pokok hukum UU Nomor 14 tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik, kemudian dilanjutkan dalam peraturan pemerintah meniti PP Nomor 61 tarikh 2010.

Buat mengukur implementasi pelaksanaan peraturan tersebut, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia melakukan survei terkait keterbukaan informasi terbuka tersebut. Hal itu istimewa dilakukan salah satunya jadi strategi advokasi kebijakan. Sehingga, bisa menjadi dorongan pemerintah secara lebih efektif di dalam menentukan kebijakan.

Ketua Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) Nusantara, Sasmito Madrim mengatakan, walaupun sudah 13 tahun berserakan sejak UU ini disahkan dan ada jeda masa sekitar 2 tahun buat persiapan implementasi, Sasmito menghargai, keterbukaan informasi publik tenggat tahun 2021 masih penuh catatan.

“Masih belum banyak lembaga terbuka yang memberikan informasi publik secara berkala, ” perkataan Sasmito dalam sambutannya di Diskusi Publik Diseminasi Riset Pemetaan Keterbukaan Informasi secara virtual, Senin (2/8/2021).

Salah satu peneliti, Mawa Kresna, mengatakan survey ini dilakukan selama kurun 25 Maret hingga 25 Juni 2021 dengan membawabawa 46 enumerator yang datang dari kalangan jurnalis serta meliputi 34 provinsi di Indonesia. Total ada 182 lembaga publik yang menjelma sampel, yaitu 130 negeri provinsi, kota/kabupaten dan jawatan, 39 kementerian dan institusi negara, 7 lembaga luhur negara, dan 6 institusi non pemerintah. Survey selalu mengikutsertakan Komisi Informasi dalam 24 provinsi.

Pengukuran dilakukan berdasarkan total rata-rata 3 komponen survei, yaitu proactive disclosure, institutional measure, dan processing request. Analisis dilakukan dengan memecah penilaian dalam 3 bagian, yaitu nilai rata-rata 67 sampai 100 (warna hijau), 34 sampai 66 (warna kuning) dan nilai 0 sampai 33 (warna merah).

“Sebanyak 44. 2 persen lembaga terbuka yang disurvey menerapkan hanya sebagian, 37 persen menerapkan kurang dari sebagian, dan 18. 8 persen dekat memenuhi seluruh dari parameter keterbukaan informasi publik, ” terang Kresna saat pemaparan survei.

Dari total 182 lembaga publik dengan disurvey, 98. 4 obat jerih lembaga publik telah secara proaktif menyediakan informasi jemaah, namun hanya 1. enam persen yang menyediakan secara penuh seperti yang disyaratkan dalam pemenuhan keterbukaan data publik.

Tersedia lima skala penilaian dengan digunakan, yaitu penuh (100%), sebagian penuh (75%), beberapa (50%), kurang dari beberapa (25%), dan tidak setara sekali (0). Dari 182 lembaga yang disurvei 18. 1 persen sudah melangsungkan tindakan secara penuh buat mendukung keterbukaan informasi.

Tindakan lembaga umum yang dilakukan dalam pelepasan keterbukaan informasi adalah penyediaan pejabat PPID (Pejabat Penyedia Informasi dan Data), pelatihan bagi PPID, tata cara dan fasilitas pengajuan fakta publik, serta perencanaan terkait pemenuhan informasi publik.

“Dari 182 institusi yang disurvei hanya 94 lembaga yang memiliki penguasa khusus PPID, dan hanya 65 lembaga yang memiliki pelatihan terkait pelayanan PPID dan keterbukaan informasi jemaah, ” lanjut Kresna.

Pengkaji lainnya, Mustakim menambahkan pada survei ini dilakukan permintaan data-data yang semestinya mampu diakses publik. Seperti, buatan tender, risalah rapat, hingga laporan keuangan. “Itu salinan publik, tapi masih tersedia pengelola informasi ini sedang banyak yang menganggap sebagai dokumen rahasia negara, ” ujarnya.

Bila dirinci, memang ada beraneka macam alasan penolakan permohonan fakta publik di antaranya, sertifikat kontrak tender rahasia negara, harus adanya disposisi, masukan tidak tersedia dan dicurigai LSM yang ingin memeriksa buruknya pemerintah.

Sementara alasan pemohon tidak dapat mengajukan informasi terbuka yaitu harus membawa rencana, harus membawa akta institusi, harus ada surat tugas dari lembaga/kampus dan tak tersedia layanan PPID/petugas. “Tinggal disempurnakan lagi, khususnya di daerah, ” kata Benar.

Secara umum, survei ini juga mengidentifikasi kendala-kendala terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik, di antaranya masih banyak lembaga terbuka yang menganggap menyediakan serta memberikan informasi publik tidak sebuah kewajiban.

Secara infrastruktur, juga masih ada sejumlah lembaga terbuka yang belum siap termasuk ketersediaan sumber daya bani adam (SDM) nya. Adanya salah tafsir terkait informasi yang dikecualikan yang termaktub dalam UU KIP. Hingga, tamadun atau mindset para pemangku atau aparatur lembaga jemaah yang sudah terbiasa mati.

Adapun rekomendasi dari survei ini, adalah menyegerakan pembentukan PPID di semua badan/lembaga publik sekaligus memberikan pelatihan terkait suruhan dan fungsi PPID pula seputar UU KIP dan arti penting transparansi dan keterbukaan informasi. Lalu, membenarkan pengelolaan website dengan merancang dan memperbaharui semua petunjuk dan informasi sesuai yang diamanatkan UU KIP.

Selain itu, pula perlu meningkatkan penyediaan bukti secara proaktif yang bisa diakses publik tanpa aplikasi informasi. Memfasilitasi semua tuntutan informasi yang dilayangkan umum sepanjang tidak terkait informasi yang dikecualikan seperti yang sudah diatur dalam UNDANG-UNDANG KIP. Kemudian, KI induk dan daerah terus mengontrol sekaligus melakukan supervisi terhadap lembaga publik dalam melaksanakan UU KIP.

Perwakilan Enumerator Survei, Nurul Nur Azizah mengatakan cara pengajuan informasi publik ke berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah memang tidak berjalan mulus. Dia mempertontonkan, tidak semua k/l memiliki sistem yang rapi perkara pengajuan data, respons yang lambat, hingga potensi kecelakaan kebocoran data privasi.

“Jadi ada yang saya riset, itu bahkan mempublikasikan data privasi pemohon secara gamblang, tapi bukannya memproses pengajuan data dengan saya butuhkan, ” introduksi Nurul.

Tempat menilai, publik semestinya berhak mendapatkan informasi publik yang dijamin oleh UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Elok dari segi kelengkapan data, jaminan dan kepastian waktu, hingga kontak pengaduan dengan responsif. Selain itu, sosialisasi terkait KIP pun perlu lebih masih dilakukan semisal menurutnya bisa menggunakan bervariasi platform media kreatif & inovatif yang memudahkan umum.

“Ada lembaga yang memakai animasi mengakui terkait tata cara penyajian informasi pengajuan informasi terbuka. Ini saya sangat catatan, karena di lembaga lain malah ada yang tidak ada info sama sekadar dan berbelit, ” katanya.

Ketua Persen Informasi Pusat, Gede Narayana menjelaskan pihaknya tak menguncup peluang untuk menggencarkan sosialisasi terkait informasi publik secara cara yang lebih kaya dan masif. Termasuk, dengan mengajak semua kalangan pemerintah dan CSO.

Di sisi lain, dia pun tidak memungkiri kalau kendala dalam implementasi KIP ini memang masih tersedia hambatan. Salah satunya, soal tidak adanya pasal dalam UU yang memberikan reward ataupun punishment terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Jadi, k/l dia terminologikan sebagai partisipasi atau kerja sepadan.

Kendati demikian, dia mengatakan, dalam perut tahun terakhir ini kontribusi awal k/l sebetulnya sudah mengalami kenaikan yang istimewa. Terlepas dari berbagai aib, dia berpendapat, ini tetap perlu diapresiasi.

“Mindset pemahaman dulu, pentingnya transparansi. Masih ada paranoid di kita, itu yang harus kita bersama sokong pemahaman. Partisipasi masyarakat pula harus diberikan pemahaman beriringan, ” pungkas Gede.

Sekadar diketahui, di dalam survei untuk mengukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia itu dilakukan sebab AJI dengan dukungan Internews dan USAID.

Pengukuran dilakukan dengan mengadopsi metode FOIAnet (https://foiadvocates.net) yang menggunakan tiga indikator pengukuran, yaitu informasi yang dipublikasikan secara proaktif (Proactive Disclosure), tindakan yang dilakukan institusi publik dalam mendukung keterbukaan informasi publik (Institutional Measure), dan bagaimana permintaan informasi publik direspon (Processing Request). [lus/ted]