Kadar Calon Peserta Didik yang Gugur Saat Verifikasi Faktual Belum Ditentukan

Bojonegoro (beritajatim. com) – Dinas Pelajaran Provinsi Jawa Timur menerapkan pola gugur terhadap calon peserta asuh tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat yang ditemukan berkas persyaratan tidak sesuai ketentuan maupun ditemukan kecurangan, Sabtu (27/6/2020).

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Bojonegoro – Tuban Adi Prayitno mengatakan proses testimoni faktual ini nanti akan dikerjakan oleh panitia penerimaan peserta asuh baru (PPDB) dari Dinas Pendidikan Provinsi Jatim maupun pihak madrasah.

Salah satunya merupakan verifikasi jarak zonasi domisili anak dengan sekolah, berkas Surat Masukan Domisili (SKD) dan Kartu Kelurga (KK). Namun, petugas verifikasi itu tidak pasti dari cabang jawatan wilayahnya sendiri. “Penunjukkan petugas verifikasi dari cabang dinas ini secara acak, ” ujarnya.

Proses verifikasi tersebut dilakukan setelah adanya pendaftaran kembali. Jika ada pemalsuan data atau ketidakbenaran maka akan dikenakan sanksi secara kedinasan. Sanksi kedinasan cocok dengan petunjuk teknis itu oleh sebab itu calon peserta didik bisa didiskualifikasi.

“Mulai hari senin akan diverifikasi, tapi masih menunggui petunjuk lebih lanjut dari Jawatan Pendidikan Provinsi Jawa Timur, ” terangnya.

Sementara Besar Sekolah Menengah Atas (SMA) Jati 1 Bojonegoro Sumarmin mengatakan, sesungguhnya proses verifikasi faktual ini tidak dilakukan karena kondisi pandemi Covid-19. Tapi, kata dia, pihak madrasah akan mencoba melakukan verifikasi dengan menerapkan standar kesehatan agar keabsahan data bisa dipertanggungjawabkan.

“Mungkin nanti setiap hari dibatasi kuota calon peserta didik yang akan melakukan daftar ulang serta menyetor berkas persyaratan pendaftaran, ” ungkapnya dihubungi jurnalis beritajatim. com.

Pihak sekolah, lanjut Sumarmin, hanya melakukan verifikasi kesesuaian data Kartu Keluarga. Selebihnya, segala bentuk ketentuan ini sesuai dengan sistem yang sudah ditetapkan sebab Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. “Ketentuan lolos maupun tidak selalu sekolah tidak memiliki kewenangan, ” ujarnya.

“Kami pula masih menunggu keputusan cabang dinas bagaimana jika ada calon pengikut didik yang tidak lolos karena ada kecurangan atau lainnya, tercatat untuk memenuhi kuota peserta asuh kembali, ” pungkasnya. [lus/kun]