Kerap Virtual Bahas Anggaran Kawasan Rawan Kesalahan

Jember (beritajatim. com) – Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan sidang-sidang paripurna dalam DPRD Jember, Jawa Timur, dilakukan secara hibrida, yaitu dengan luring dan daring. Namun ada kerawanan yang harus diperhitungkan saat menyelenggarakan rapat virtual untuk membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Pembahasan itu kan harus melibatkan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Pranata Anggaran. Tidak mungkin kita mengumpulkan orang sebegitu banyaknya dalam satu ruangan misalnya untuk membahas bersama-sama, ” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, Selasa (6/7/2021).

Mekanisme rapat virtual sungguh bisa saja dilakukan. “Tapi untuk hal-hal sangat pokok seperti penganggaran dan sebagainya sangat tidak efektif dan berisiko. Ketika Badan Perkiraan atau TAPD menyebut angka dan saat itu terjadi gangguan sinyal, boleh oleh karena itu dalam pencatatan risalah rapatnya terjadi kesalahan penulisan, ” kata Itqon.

Itqon berharap pembahasan APBD 2022 tetap sesuai rencana walau terganggu pandemi. “Tapi faktanya memang Covid bagaikan ini. Kita tidak dapat mengabaikan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat sebagai instruksi Mendagri. Tapi pada satu sisi proses APBD 2022 tak boleh macet juga. Ini juga perlu kemaslahatan masyarakat Jember di 2022, ” katanya.

“Harapan saya dengan PPKM Genting ini manfaatnya terasa pas. Mudah-mudahan dengan PPKM Darurat, kurva Covid di Jember menurun sehingga tidak sampai menganggu tahapan-tahapan pembahasan sebati perundang-undangan yang ada, ” kata Itqon.

“Saya berharap ada titah konkret dari Kementerian Pada Negeri atau Gubernur Jawa Timur, teknis pembahasan di masa pandemi seperti barang apa. Saya ingin ada isyarat teknis yang konkret, tepat instruksional, itu enak. Kita pakai aturan yang dibuat pada masa normal & mau diterapkan pada zaman pandemi seperti sekarang, terutama PPKM Darurat sekarang, tak mungkin, ” kata Itqon. [wir/suf]