LaNyalla Dukung Retribusi Zona 12 Mil Laut Diserahkan ke Pemprov

Manado (beritajatim. com) – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyoroti adanya perbedaan pendapat antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait retribusi soal zona mil bahar di Sulawesi Utara. LaNyalla membantu agar retribusi tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah.

“Masih ada perbedaan pendapat antara Pemprov Sulut dengan Kementerian Perhubungan terkait dengan retribusi dana penggunaan serta atau pemanfaaat wilayah perairan bahar dari zona 0 sampai dengan 12 Mil Laut, ” perkataan LaNyalla saat memberi sambutan di dalam FGD di Kantor Gubernur Sulut di Manado, Senin (16/11/2020).

Dalam diskusi bertajuk ‘Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama Melalui Pilkada 2020 di tengah Pandemi Covid-19’ itu, LaNyalla menyinggung surat dibanding Gubernur Sulut yang mengadukan pada Ketua DPD RI terkait hal tersebut.

“Pemprov beralasan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perda Pemprov Sulawesi Utara Nomor satu Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Mungil Provinsi Sulawesi Utara, serta Perda Nomor 5 Tahun 2018 mengenai Retribusi Daerah terkait Penggunaan Selat untuk Bangunan dan Kegiatan yang lain dari 0 sampan dengan 12 Mil Laut, ” ucapnya.

Hanya saja dalam prakteknya, retribusi tersebut tidak masuk ke Pemprov melainkan ditarik sebagai Perolehan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebab Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Relasi. LaNyalla mengkritisinya. “Padahal, retribusi itu bisa meningkatkan Pendapatan Asli Kawasan, ” kata LaNyalla.

Menurut Senator asal Dapil Jawa Timur itu, persoalan serupa terlihat di sejumlah provinsi lainnya. LaNyalla menyebut permasalahan seperti ini menjelma catatan DPD RI.

“Saya menemukan kasus yang pas di Provinsi Kepulauan Riau. Yang mana kasus kapal lego jangkar di dalam zona 12 Mil Bahar, tetapi mereka tidak membayar pungutan ke daerah. Tetapi langsung ke Kementerian Perhubungan. Ini tentu mau menjadi kajian Komite II pada DPD RI dengan Kementerian Pertalian, ” tuturnya.

LaNyalla menyadari, dana pungutan yang ditarik ke pusat sejak daerah pada akhirnya akan meresap pada alokasi transfer ke kawasan dan dana desa (TKDD). Meski begitu, DPD RI tetap mengangkat agar retribusi tersebut langsung dikelola oleh Pemda.

“DPD RI sebagai wakil daerah wajib memperjuangkan agar pemerintah pusat lebih berpihak kepada daerah penghasil, ” tegasnya.

LaNyalla menyungguhkan DPD RI akan menyerap niat daerah dan menyampaikannya kepada negeri pusat. Senator dari dapil Sulut juga diharapkan memberi pendampingan buat masalah ini.

“Karena di situlah tujuan dari lahirnya DPD RI sebagai wakil wilayah. Keberpihakan kita kepada daerah ialah ukuran utama keberadaan kita jadi Senator, ” kata LaNyalla.

Turut hadir dalam pembicaraan ini Pjs Gubernur Sulut Agus Fatoni. FGD juga dihadiri Lembaga Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Utara, dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Utara. Salah satu pemateri di FGD tersebut adalah Senator pokok Sulut Djafar Alkatiri. [but]