Peduli, Paslon Pilbup Mojokerto 2020 Wajib Laporkan Rekening Khusus Dana Kampanye

Mojokerto (beritajatim. com) – Bagian Calon (Paslon) sudah harus melaporkan rekening khusus dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto paling lambat, Jumat (25/9/2020) pukul 18. 00 WIB. Bon ini berisi laporan dana manuver yang akan digunakan di Pilbup Mojokerto 2020.

Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto, Achmad Cerdas mengatakan, Laporan Awal Dana Aksi (LADK) bertujuan untuk mengetahui dengan konkrit aliran dana kampanye daripada ketiga paslon dan sekaligus mengantisipasi potensi ‘Dana Siluman’ yang berpotensi muncul tiba-tiba untuk keperluan aksi.

“Kita belum menerbitkan SK pembatasan derma kampanye, nanti kita akan terbitkan dan pembatasan itu dihitung lantaran kegiatan kampanye yang dilakukan sebab masing-masing paslon. Masing-masing paslon sudah menyerahkan RKDK (Rekening Khusus Biaya Kampanye) saat bintek kemarin, ” ungkapnya, Jumat (25/9/2020).

Masih kata Divisi Teknis tersebut, mayoritas rekening bank dari ketiga paslon itu adalah Bank Ijmal tidak harus Himpunan Bank-bank Hak Negara (Himpara). Dana kampanye tersebut berasal dari sumbangan kelompok dan atau badan hukum swasta memutar banyak Rp750 juta, dana pemberian perseorangan maksimal Rp75 juta.

“Pembukaan RKDK itu dimulai sejak penetapan Paslon 23 September 2020 kemarin sampai satu hari penetapan. Hari ini penyerahan laporan awal persediaan kampanye satu hari sebelum pengamalan kampanye atau hari ini memutar lambat pukul 18. 00 WIB. Di LADK meliputi transaksi semenjak penetapan paslon sampai satu hari setelah ditetapkan, ” ujarnya.

Melalui rapat pleno, sendat Arif, LADK akan diterbitkan tanda terima dan tertuang dalam berita rancangan serta diumumkan di laman KPU. Sumbangan dana kampanye uang, barang dan jasa secara kumulatif jumlahnya dibatasi yang nantinya akan dilaporkan secara periodik oleh masing-masing paslon tersebut.

“Laporan sedekah kampanye ini untuk mengawasi kesibukan kampanye yang dilakukan oleh masing-masing paslon. Pertama, kita bisa melihat sejauh mana dan sebesar apa dana kampanye masing-masing Paslon, kemudian 31 Oktober 2020 nanti ada Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Manuver (LPSDK) sehingga semua pihak yang menyumbang itu dilaporkan ke kita, ” jelasnya.

Lalu di akhir, lanjut Arif, bakal dilaporkan dalam laporan penerimaan serta pengeluaran dana kampanye. Paslon masih diperbolehkan menerima dana sumbangan persuasi usai 31 Oktober 2020, namun akan terakumulasi dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). “Nantinya bisa disimpulkan melalui audit eksternal yang dilakukan oleh TUDUNG (Kantor Audit Publik), ” pungkasnya. [tin/kun]