Siswi dan Pemuda Minta Dispendik Lebih Terbuka Soal PPDB Surabaya

Surabaya (beritajatim. com) – Penerimaan Peserta Didik Terakhir (PPDB) Surabaya 2021 kembali menjadi sorotan. Pelaksanaan kebijakan yang diterapkan di tahun ini ditengarai menjadi sebab banyaknya kejanggalan yang berlaku.

Ketua Aliansi Pelajar Surabaya (APS), Mirza Akmal Putra menyampaikan bahwa mulai dari Jalur Pengukuhan Mitra Warga hingga Urat Prestasi ditemukan beberapa kejanggalan. Yakni, antara lain banyak siswa yang terdaftar jadi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum bisa mendapatkan madrasah melalui Jalur Afirmasi.

“Selain itu, pada Jalur Prestasi juga ditemukan beberapa kejanggalan, seperti migrasi massal lulusan beberapa SD saja dengan mendominasi SMP Negeri dalam Surabaya dengan rata-rata poin yang terlampau tinggi, ” kata Mirza, sapaan akrabnya melalui rilis yang diterima beritajatim. com, Rabu (23/6/2021).

“Aliansi Pelajar Surabaya mendorong Dinas Pelajaran Surabaya untuk lebih selektif mengawasi dan mengevaluasi jalan penilaian guru terhadap anak didiknya. Jangan sampai pemberian nilai didasarkan atas alasan-alasan subyektif, ” imbuhnya.

Senada dengan Mirza, Ketua Taruna Merah Putih (TMP) Surabaya, Aryo Seno Bagaskoro mengharapkan proses PPDB Surabaya 2021 dapat berjalan transparan.

Seno, sapaan akrabnya, menyampaikan kalau asas transparansi yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan sistem online, namun bangsa harus senantiasa dilibatkan pada proses yang sedang berlaku.

“Jika tidak dibarengi dengan layanan yang responsif serta terbuka dari Dinas Pelajaran, tidak salah apabila banyak masyarakat berasumsi bahwa PPDB tahun ini akan ‘memakan’ korban. Bagi yang invalid berhak mengambil jatah yang lebih berhak. Atau menjadi momen saling terkam serta saling resah antarpelajar & orangtua murid, ” katanya.

Seno memerosokkan agar Dinas Pendidikan Surabaya lebih terbuka terhadap proses diskusi dengan pihak-pihak pada luar instansinya, seperti unsur Dewan Pendidikan, DPRD, penyelidik, serta komunitas orangtua pengikut dan pelajar untuk menyimpan layanan PPDB yang terkemuka bagi Calon Peserta Didik Baru (CPDB).

“PPDB seharusnya menjadi saat transisi pendidikan yang membiarkan, bukan terus menerus menjadi momok bagi semua. Perkara pendidikan adalah urusan bergabung yang menyangkut masa pendahuluan, bukan urusan Dinas Pendidikan sendirian, ” pungkasnya. [tok/suf]